logo blog
Cari UBI CILEMBU ASLI
Distributor UBI CILEMBU ASLI, Aneka Camilan Ubi dan KEMASAN UNIK dari BAMBU dalam dan luar negeri, warga Cilembu
desacilembu.blogspot.com Adsby Desa Cilembu

Klasifikasi Kewenangan Desa Menurut UU

BIDANG PEMERINTAHAN:
  • Mengusulkan pembentukan dan perubahan status desa.
  • Melaksanakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul;
  • Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
  • Melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
  • Melaksanakan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.
  • Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa (sesuai pedoman yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota).
  • Menetapkan kelembagaan desa, yakni penetapan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa, pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, dan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan (sesuai pedoman yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota).
  • Mengangkat dan menetapkan Perangkat Desa.
  • Menggali sumber-sumber pendapatan desa dan mengelola kekayaan desa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan .
  • Menetapkan Peraturan Desa (bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa) dan melaksanakan Peraturan Desa tersebut secara efektif;
  • Menjalankan dan menegakkan berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.  
BIDANG PEMERINTAHAN:
  • Melaksanakan administrasi Pemerintah Desa, yang meliputi Administrasi umum, administrasi pelayanan serta administrasi kependudukan dan administrasi keuangan desa.
  • Menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat.
  • Mengadakan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga. 
BIDANG PEMBANGUNAN:
  • Menyiapkan data dan informasi yang akurat tentang esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa yang perlu diatasi melalui pelaksanaan program-program pembangunan desa.
  • Menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Desa, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/RPJM-Desa (rencana lima tahunan desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa/RKP-Desa (rencana tahunan desa).
  • Mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai potensi yang ada di kawasan desa dan yang dimiliki oleh masyarakat desa untuk tujuan-tujuan pembangunan.
  • Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam seluruh proses pengelolaan pembangunan (tahap perencanan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelestarian hasil-hasil pembangunan).
  • Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat, termasuk masyarakat miskin;
  • Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa pada ummnya sesuai lingkup kewenangan serta kemampuan masyarakat dan Pemerintahan Desa. 
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN: 
  • Menegakkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
  • MengembangKan semangat swadaya dan gotong royong masyarakat (sesuai sistem nilai sosial budaya masyarakat setempat).
  • Memperkuat peran lembaga adat serta pelestarian nilai-nilai adat sebagai pengatur sikap dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial.
  • Melaksanakan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan masyarakat desa.
  • Melakukan pembinaan sikap dan perilaku saling menghormati antar warga desa yang berbeda agama dan kepercayaan kepada Tuhan yang maha Esa; 
BIDANG KERJASAMA (KERJASAMA ANTAR DESA ATAU DENGAN PIHAK KETIGA):
  • Kerjasama manajemen, misalnya perbaikan pelayanan yang melibatkan lintas desa, dll.
  • Kerjasama operasional, misalnya dalam pelaksanaan proyek pembangunan yang melibatkan lintas desa.
  • Kerjasama pembiayaan, misalnya pembiayaan dalam penggalian dan pemanfaatan potensi dan sumber daya alam, yang melibatkan lintas desa.
  • Kerjasama pembagian keuntungan, misalnya dalam pemanfaatan potensi sumber daya desa;
  • Kerjasama bagi hasil, misalnya dalam pemanfaatan obyek-obyek wisata atau sumber daya alam lainnya, yang berada di lintas desa
  • Kerjasama lain-lain.
Critical Issues (Sebelum dikeluarkannya PP 7/2008) : 
  1. Pola pembagian URS PEM melalui PP 38/2007 memerlukan kejelasan dlm implementasinya;
  2. Kecenderungan menurun/meningkat alokasi anggaran SOPD yg dilaksanakan melalui mekanisme Tugas Pembantuan/ dilaksanakan sendiri karena itu memerlukan ketegasan pengaturannya.
  3. Keterbatasan & ketidaksesuaian regulasi yg ada menyebabkan terjadinya berbagai temuan pemeriksaan dlm implementasi Kegiatan dilaks Sendiri & ditugas Pembantuankan.
  4. Pendanaan URS PEM belum sejalan dgn prinsip money follows function;
  5. Adanya kecenderungan duplikasi pendanaan thdp 1 (satu) obyek/urusan yg sama di daerah;
  6. Lemahnya peran Daerah dlm Perencanaan, Pelaksanaan & Pelaporan;
  7. Transparansi & akuntabilitas Pengelolaan Dana belum berjalan sebagaimana yg diharapkan;
  8. Belum adanya kesamaan persepsi antar SOPD pada setiap tingkatan pemerintahan tentang penyelenggaraan & pengelolaan Dana APBN/APBD;



 
Enter your email address to get update from Desa Cilembu.
Print PDF
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »

Copyright © 2013. DESA CILEMBU - All Rights Reserved | | Template Created by Kompi Ajaib - Powered by Blogger